Menkum Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut akan meneliti lebih lanjut dokumen keabsahan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Pemerintah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas bersama seluruh menteri bidang hukum ASEAN telah menyepakati Joint Statement by ASEAN Law Ministers on International Commercial Arbitration and Mediation Development di Kuala Lumpur.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengungkap perkembangan program pemberian amnesti bagi narapidana yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjadi sosok yang mengusulkan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas membeberkan alasan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, serta amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Kementerian Hukum (Kemenkum) melaporkan terdapat empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah disiapkan sebagai prioritas nasional. Salah satunya adalah RUU KUHAP.

Menkum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat koordinasi terkait nasib mantan Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara.