Kumpulan Berita

Menteri Ham Natalius Pigai


Nasional
8 July 2026

Menteri Pigai Banding Usai Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bakal mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan pegawainya, Ernie Nurheyanti alias Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle. Hal itu disampaikan Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

Nasional
7 July 2026

PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Pegawai Kemenham ke Menteri HAM Natalius Pigai

Gugatan tersebut terkait dengan surat pengangkatan melalui perpindahan jabatan yang diterbitkan Menteri HAM Natalius Pigai.

Nasional
30 June 2026

5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pigai: Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi!

Dia menegaskan, apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian manusia yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.

Nasional
7 June 2026

Menteri Pigai Usul Sipil Bisa Duduk di Jabatan Utama Polri, Ini Respons Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut merespon Menteri HAM Natalius Pigai, yang mengusulkan agar warga sipil bisa menduduki jabatan utama Polri.

Nasional
7 June 2026

Istana Tanggapi Usulan Menteri HAM agar Sipil Duduki Jabatan di Polri

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan usulan terhadap Revisi UU Polri dimana dia menilai beberapa jabatan di kepolisian bisa diisi oleh sipil.

Nasional
6 June 2026

Alasan Pigai Usul Sipil Duduki Jabatan di Polri: Lebih Profesional!

Menurutnya, keterlibatan profesional sipil dalam jabatan-jabatan tersebut merupakan praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis modern.

Nasional
6 June 2026

Beri Usulan Revisi UU Polri, Menteri HAM Pigai: Beberapa Jabatan Bisa Diisi Sipil

PIgai menjelaskan bahwa jabatan yang bisa diisi sipil yang tak berkaitan dengan tugas utama kepolisian.

Nasional
11 May 2026

Puluhan Orang Tewas di Papua, Pigai: Perlu Keputusan Politik Tingkat Tinggi Akhiri Konflik!

Menurutnya, eskalasi kekerasan yang terus terjadi juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.