MUI.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni?? am Sholeh, turut menyampaikan pandangannya terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan, bahwa setiap kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik sejumlah klausul dalam KUHP baru, yang mengatur larangan nikah siri dan poligami. MUI menilai ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, khususnya Pasal 402 KUHP yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan dengan adanya penghalang yang sah.

Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), tengah mengkaji surat permohonan pengunduran diri KH Ma?? ruf Amin dari jabatan Ketua Wantim MUI. Nantinya, surat tersebut akan dibahas dalam Rapat Pimpinan dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna MUI.

KH Ma'ruf Amin telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewa Pertimbangan MUI.

KH Ma?? ruf Amin resmi mengajukan surat pengunduran diri, dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan

KH Anwar Iskandar kembali terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025??"2030. Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 MUI di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 22 November 2025.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, MUI telah menyepakati fatwa pajak berkeadilan.