Nikel.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru terkait pungutan ekspor komoditas tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal perubahan arah kebijakan sektor mineral dan batubara. Di tengah tekanan global, pemerintah tidak lagi menahan produksi secara ketat, melainkan membuka ruang peningkatan volume melalui skema relaksasi terukur, sekaligus menyiapkan instrumen fiskal baru berupa bea keluar untuk mendongkrak penerimaan negara.

Pemerintah masih mengkaji rencana penerapan pajak ekspor untuk komoditas mineral dan batu bara sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan global. Kebijakan tersebut dipastikan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat karena masih memerlukan perhitungan matang lintas kementerian.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana untuk menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel dalam waktu dekat.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terkait besaran tarif Bea Keluar (BK) khusus untuk komoditas batu bara dan nikel.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah menghitung denda administratif yang bakal dikenakan terhadap PT Mineral Trobos. Hal itu menyusul penyegelan lahan yang telah dilakukan terhadap perusahaan milik Davin Glen Oei tersebut.

Pembangunan smelter membuat Indonesia tak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah,

Instrumen pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam agar sejalan dengan desain pembangunan nasional