Nikel

Kawasan ini disiapkan menjadi referensi global bagi praktik responsible downstreaming di tengah meningkatnya tuntutan pasar

Realisasi investasi hilirisasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp147,5 triliun, dengan sektor nikel menjadi kontributor utama sekitar Rp41,5 triliun

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya merumuskan harga komoditas strategis Indonesia seperti kelapa sawit, nikel, emas hingga hasil tambang lainnya agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain.

Prospek industri pertambangan dinilai mendorong kebutuhan jasa kontraktor tambang. Hal ini terlihat dengan kenaikan permintaan pada komoditas batu bara dan nikel.

Kebijakan ini menyasar keuntungan luar biasa yang diperoleh perusahaan akibat lonjakan harga komoditas global, bukan dari peningkatan kinerja operasional

Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pengusaha tambang nakal yang tetap mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru terkait pungutan ekspor komoditas tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal perubahan arah kebijakan sektor mineral dan batubara. Di tengah tekanan global, pemerintah tidak lagi menahan produksi secara ketat, melainkan membuka ruang peningkatan volume melalui skema relaksasi terukur, sekaligus menyiapkan instrumen fiskal baru berupa bea keluar untuk mendongkrak penerimaan negara.