Kumpulan Berita
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa memecat kepala daerah yang tak menjalankan program strategis nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa munculnya wacana pro dan kontra di masyarakat.
Penyusunan omnibus law dinilai bisa menuai polemik lantaran RUU Cipta Lapangan Kerja yang tengah disusun melarang adanya Perda syariah.
Pemerintah sedang merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas birokrasi.
Dia melihat isu omnibus law ini kerap dibumbui hoaks sehingga menyebabkan salah persepsi di tengah masyarakat.
Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal penolakan terhadap Omnibus Law.
Draft RUU yang beredar berjudul 'Penciptaan Lapangan Kerja', sedangkan yang dalam proses 'Cipta Lapangan Kerja'
Kemendagri tegaskan draf RUU Cipta Lapangan kerja terkait pemecatan kepala daerah isinya sama dengan UU Pemda Pasal 68 Ayat 3.