Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mengajukan RUU Omnibus Law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Masyarakat menantikan realisasi penyatuan perizinan atau Omnibus Law untuk mempercepat investasi

Masyarakat tak sabar kebijakan Omnibus Law segera dilakukan, karena perizinan selama tumpang tindih

Unemployment benefit, yaitu fasilitas untuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

RUU yang mencakup 11 (sebelas) klaster dan melibatkan 30 Kementerian dan Lembaga (K/L) itu rencananya akan diajukan pertengahan Januari.

Presiden meminta agar visi besar dan framework Omnibus Law harus memiliki fokus yang jelas.

Pemerintah akan segera mengajukan dua RUU kepada DPR, yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.