Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK melantik dan mengambil sumpah jabatan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memasukkan tiga emiten perbankan, yakni PT Bank Mega Tbk. (MEGA), PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA), dan PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI), ke dalam daftar saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kondisi likuiditas industri perbankan tanah air masih dalam kategori aman dan sangat memadai. Kepastian ini diungkapkan seiring kekhawatiran pasar terkait rencana penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh pemerintah dari bank-bank pelat merah (Himbara) serta fluktuasi suku bunga simpanan yang sempat bergejolak dalam beberapa waktu terakhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kasus penipuan keuangan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terus meningkat. Sejak Indonesia Anti Scam Center (IASC) mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 1.379 laporan penipuan yang terindikasi menggunakan AI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memisahkan fungsi regulasi dan pengembangan bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan ini akan ditaur dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai demutualisasi bursa efek.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater di industri perbankan masih memiliki prospek yang amat cerah meski tecermin adanya dinamika perbankan dalam meluncurkan produk tersebut. Penilaian ini didorong oleh kuatnya ekspansi ekosistem digital serta pergeseran gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp250 triliun pada 2026 dapat tercapai meski kondisi pasar keuangan global masih dibayangi berbagai tantangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Peraturan OJK (POJK) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat diterbitkan pada minggu kedua September 2026.