OTT KPK

Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, mengaku belum memahami betul persoalan pemerintahan, khususnya terkait proses anggaran hingga pembangunan. Hal itu disampaikan Ade usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (29/1/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Pati. Selain para kades, KPK juga memanggil dua sekretaris desa (sekdes).

Anggaran ini ditujukan untuk membeli alat canggih agar bisa melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun, Selasa (27/1/2026). Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait dugaan perkara korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. KPK juga mendalami ada atau tidaknya aliran dana hasil korupsi yang mengarah ke lingkungan partai politik.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menjerat dirinya. Noel bahkan menyebut proses yang dilakukan KPK sebagai ?? operasi tipu-tipu”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir Bupati Pati nonaktif Sudewo berpotensi meraup hingga Rp50 miliar, apabila praktik pemerasan terhadap calon perangkat desa (caperdes) terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo. Penggeledahan dalam dua perkara dugaan korupsi tersebut dilakukan pada Rabu dan Kamis, 21??"22 Januari 2026.