OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Afandin terjerat operasi senyap KPK pada Kamis 3 Juli 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait adanya amplop yang diberikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak akan memberikan bantuan kepada Bupati Langkat, Syah Afandin, yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Bupati Langkat, Syah Afandin, dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara. Langkah tersebut diambil setelah Syah Afandin terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Ketujuh orang tersebut terdiri dari penyelenggara negara, ASN, dan pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dugaan suap pengisian jabatan yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA), mencoreng nilai-nilai luhur Pacu Jalur. Diketahui, Kuansing dikenal sebagai daerah asal tradisi balap perahu tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Selain itu, turut disita bukti transaksi pembayaran cicilan mobil Toyota Land Cruiser.