Pahlawan Nasional

Pemerintah mengajukan nama Soeharto dan Gus Dur menjadi pahlawan nasional ke Dewan Gelar.

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis nama-nama Pahlawan Nasional yang baru bisa diumumkan sebelum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

Aktivis 98, Ubedilah Badrun, menilai Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto bahkan tidak memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut akan menodai perjuangan reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait masuknya nama Presiden kedua RI, Soeharto, ke dalam daftar 40 nama pahlawan nasional yang diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon menargetkan pembahasan terhadap 40 nama calon Pahlawan Nasional dapat rampung sebelum Hari Pahlawan, yang diperingati setiap 10 November.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri seminar usulan aktivis buruh, Marsinah, menjadi Pahlawan Nasional.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima kunjungan delegasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan tokoh adat Sumatera Barat (Sumbar).