Pahlawan Nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku sempat berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf buka suara terkait adanya kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia menegaskan, kelompok penolak ini sudah pernah diajak berdiskusi.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima daftar 40 nama tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Saat ini, kata Prasetyo, Prabowo tengah mempelajari seluruh usulan sebelum mengambil keputusan akhir.

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis nama-nama Pahlawan Nasional yang baru bisa diumumkan sebelum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

Aktivis 98, Ubedilah Badrun, menilai Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto bahkan tidak memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tim Kemensos Dirjen Pemberdayaan Sosial telah memaparkan usulan tersebut di dewan gelar beberapa waktu lalu.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait masuknya nama Presiden kedua RI, Soeharto, ke dalam daftar 40 nama pahlawan nasional yang diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon menargetkan pembahasan terhadap 40 nama calon Pahlawan Nasional dapat rampung sebelum Hari Pahlawan, yang diperingati setiap 10 November.