Pahlawan Nasional

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku sempat berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf buka suara terkait adanya kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia menegaskan, kelompok penolak ini sudah pernah diajak berdiskusi.

Pemerintah mengajukan nama Soeharto dan Gus Dur menjadi pahlawan nasional ke Dewan Gelar.

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis nama-nama Pahlawan Nasional yang baru bisa diumumkan sebelum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

Aktivis 98, Ubedilah Badrun, menilai Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto bahkan tidak memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut akan menodai perjuangan reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait masuknya nama Presiden kedua RI, Soeharto, ke dalam daftar 40 nama pahlawan nasional yang diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).