Pahlawan Nasional

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf buka suara terkait adanya kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia menegaskan, kelompok penolak ini sudah pernah diajak berdiskusi.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima daftar 40 nama tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Saat ini, kata Prasetyo, Prabowo tengah mempelajari seluruh usulan sebelum mengambil keputusan akhir.

Pemerintah mengajukan nama Soeharto dan Gus Dur menjadi pahlawan nasional ke Dewan Gelar.

Aktivis 98, Ubedilah Badrun, menilai Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto bahkan tidak memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tim Kemensos Dirjen Pemberdayaan Sosial telah memaparkan usulan tersebut di dewan gelar beberapa waktu lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut akan menodai perjuangan reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon menargetkan pembahasan terhadap 40 nama calon Pahlawan Nasional dapat rampung sebelum Hari Pahlawan, yang diperingati setiap 10 November.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar sidang untuk membahas usulan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait 40 nama calon pahlawan nasional.