Pajak Digital.

Sri Mulyani Indrawati telah mengantongi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) aset kripto Rp82,85 miliar sejak 1 Mei sampai 30 September 2022.

Sistem administrasi perpajakan berbasis digital ditargetkan dapat terimplementasi dan digunakan mulai 2024

Kominfo berencana memblokir Google, Instagram dan WhatsApp

Pemerintah mulai 2 Mei 2022 akan memberlakukan Pajak PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan fintech.

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa pajak digital yang terdiri dari dua pilar akan diimplementasikan pada 2023

94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diincar Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membayar pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai berburu pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik