Kumpulan Berita

pajak


Hot Issue
22 September 2025

Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto sepanjang Januari-Agustus 2025 mencapai Rp1.135,44 triliun.

Hot Issue
19 September 2025

Menkeu Purbaya Ngetes Operator Kring Pajak Tanya soal Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke layanan publik milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kring Pajak 1500200.

Hot Issue
18 September 2025

Penjelasan soal Subsidi Gaji untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta

Insentif yang dicairkan adalah fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Hot Issue
15 September 2025

Gaji Pekerja Hotel-Kafe Bebas Pajak hingga 2026, Bisa Dapat Bonus Rp400.000

Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025, yang salah satunya mencakup fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata

Hot Issue
15 September 2025

Tenang! PPh Final 0,5% UMKM Diperpanjang hingga 2029

Pemerintah memperpanjang PPh Final 0,5% UMKM hingga 2029. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan diharapkan meringankan beban pajak serta menyederhanakan administrasi bagi pelaku UMKM. Anggaran Rp2 triliun disiapkan untuk mendukung kebijakan ini. Saat ini, ada 542 ribu UMKM yang terdaftar memanfaatkan fasilitas ini.

Hot Issue
14 September 2025

Paket Stimulus Ekonomi 8+4, dari Magang Berbayar hingga Pajak Ditanggung Pemerintah

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai program, mulai dari dukungan magang berbayar.

Hot Issue
9 September 2025

PalmCo Setor Pajak Rp7,7 Triliun, Ini Rinciannya

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menyumbang penerimaan negara Rp7,7 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Hot Issue
9 September 2025

Ini Reaksi Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).