Kumpulan Berita

Pajak


Hot Issue
10 January 2026

DJP Buka Suara Usai Pegawai Pajak Ditangkap KPK, Siap Beri Sanksi Berat!

DJP angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pegawainya.

Nasional
10 January 2026

KPK Ciduk 8 Orang di Jakut, Ada Pegawai Pajak dan Wajib Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara (Jakut). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, delapan orang ditangkap dalam operasi senyap tersebut.

Nasional
10 January 2026

KPK Tangkap Pegawai Pajak Jakut, Sita Ratusan Juta Rupiah dan Mata Uang Asing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, yang di antaranya menangkap sejumlah pegawai pajak di wilayah Jakarta Utara.

Hot Issue
10 January 2026

5 Fakta Bebas Pajak Bagi Pekerja dengan Gaji Maksimal Rp10 Juta 

Pemerintah telah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Hot Issue
9 January 2026

Rugikan Negara Rp170 Miliar Lewat Faktur Fiktif, DJP Serahkan Tersangka ke Kejaksaan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP terkait kasus tindak pidana perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026). Tersangka diduga kuat menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif dengan nilai kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar.

Hot Issue
9 January 2026

Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan, Purbaya: Mereka Beli KTP

Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana tegas untuk melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan baja asal China.

Smart Money
7 January 2026

Gaji di Bawah Rp10 Juta? Pekerja Bebas Pajak Sepanjang 2026

Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Hot Issue
6 January 2026

Kawal Coretax, Purbaya Izinkan DJP Tambah Jabatan hingga Akhir 2026

Kebijakan ini bertujuan mendukung kelancaran reformasi perpajakan, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem baru, Coretax.