pajak

Kepemilikan dan atau penguasaan alat berat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional usaha, tetapi juga menimbulkan kewajiban perpajakan daerah. Kewajiban tersebut dikenakan melalui Pajak Alat Berat (PAB), yang diatur sebagai salah satu jenis pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

BPS mempertimbangkan peluang integrasi dan pemanfaatan data perpajakan dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemanfaatan AI tersebut bertujuan mengolah dan menganalisis basis data ekspor-impor yang tersimpan di LNSW untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara

Hingga akhir Juli 2026, penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu

Persoalan tersebut mendesak karena mengganggu arus kas perusahaan dan berpotensi mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan.

Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan lambannya pencairan restitusi pajak yang dinilai mengganggu arus kas perusahaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 (PMK 55/2026) tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Regulasi yang ditetapkan pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026 ini mencabut serta menggantikan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 yang sebelumnya telah diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022.

Kementerian Keuangan akan mencari sumber pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2028, salah satunya melalui pajak.