Kumpulan Berita

pajak


Autos
5 May 2026 09:54 WIB

Mobil dan Motor Listrik di Jakarta Tetap Bebas Pajak

Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Hot Issue
4 May 2026

Purbaya Bakal Copot 2 Pejabat Kemenkeu Imbas Lonjakan Restitusi Pajak

Investigasi mendalam terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan restitusi, menyusul adanya lonjakan pencairan yang dinilai tidak terkendali.

Hot Issue
1 May 2026

Laporan SPT Tahunan Tembus 13 Juta hingga 30 April 2026

DJP mencatat sebanyak 13.056.881 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para wajib pajak (WP)

Hot Issue
28 April 2026

Jenis dan Tarif Pajak Daerah yang Perlu Diketahui, Ini Rinciannya

Pajak daerah memiliki peran langsung dalam mendukung keberlanjutan layanan publik di ibu kota.

Hot Issue
27 April 2026

Pengelolaan Bukti Potong Pajak Mulai Beralih ke Sistem Digital

Pengelolaan bukti potong pajak di Indonesia mulai mengalami pergeseran dari sistem manual ke digital. Perubahan ini terjadi seiring meningkatnya kompleksitas administrasi perpajakan dan volume transaksi bisnis, terutama dalam pembuatan serta pelaporan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh).

Hot Issue
27 April 2026

5 Fakta Purbaya Usulkan Pajak Kapal di Selat Malaka tapi Dibantah, Terinspirasi Selat Hormuz

Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengenaan pajak bagi kapal yang melewati jalur pelayaran di Selat Malaka. Gagasan ini terinspirasi dari kebijakan Iran di Selat Hormuz.

Nasional
25 April 2026

DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai wacana pemerintah untuk membebankan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka perlu dikaji secara sangat hati-hati dan komprehensif, terutama dari aspek hukum internasional.

Hot Issue
24 April 2026

Purbaya Ancam Pecat PNS yang Main Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti pemecatan pegawai Kementerian Keuangan, yang kedapatan menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Bendahara negara menyoroti 'ladang basah' di urusan perpajakan yang kerap berujung masalah hukum.