Kumpulan Berita

pajak


Hot Issue
22 June 2026 14:35 WIB

Soal Pedagang Online Wajib Punya NIB, Mendag: Gak Ada Hubungannya dengan Pajak

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso buka suara soal kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pedagang online. Menurutnya, kewajiban tersebut semata-mata untuk menetapkan legalitas perusahaan, bukan untuk menarik pajak dari pelaku usaha digital.

Hot Issue
21 June 2026

Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Pemda Diminta Benahi Data Pajak Daerah

Penyusunan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akurat dinilai sangat penting

Property
15 June 2026

Masyarakat Diminta Segera Balik Nama PBB Usai Jual Beli atau Warisan Properti

Masyarakat yang mengalami perubahan kepemilikan properti diminta segera melakukan balik nama atau mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Hot Issue
9 June 2026

Chatib Basri soal Tugas Jadi Menteri Keuangan: Gampang

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri buka suara soal tugas dari seorang Menteri Keuangan.

Hot Issue
8 June 2026

Kabar Baik, Denda Pajak Kendaraan dan Balik Nama Kendaraan Dihapus hingga Agustus 2026

Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026

Inspirasi Bisnis
7 June 2026

Tutup Celah UMKM Pecah Usaha, Purbaya Belum Hitung Potensi Pajak dari PPh Final

Kemenkeu belum dapat mengkalkulasi seberapa besar potensi tambahan penerimaan negara yang bisa diraup dari penerapan instrumen anti pemecahan usaha pada skema PPh final UMKM

Hot Issue
4 June 2026

Ini Aturan Tarif PPh Final 0,5 Persen untuk PT dan CV

Memberikan kepastian hukum terkait pemanfaatan tarif PPh final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Hot Issue
2 June 2026

Aturan Baru, PT dan CV Kini Tak Bisa Raih Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 membawa kepastian hukum baru mengenai tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.