pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik pengemplangan pajak pada sejumlah sektor bisnis asing di Indonesia, khususnya industri baja dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, nilai potensi penerimaan negara yang bocor dari kedua sektor tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp10 triliun.

Masyarakat masih dapat memanfaatkan keringanan pokok pajak sebesar 5 persen j

Perusahaan kelapa sawit yang tidak sepakat dengan ketetapan Pajak Air Permukaan (PAP) di Sumatera Barat (Sumbar) memiliki sejumlah mekanisme hukum.

Angka ini menunjukkan kenaikan 9,6?ri estimasi tahun sebelumnya yang senilai Rp576,4 triliun.

Pemerintah memberikan keringanan sebesar 5 persen bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2026. Keringanan tersebut berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.

Utang pemerintah naik lagi, kini mencapai Rp10.293 triliun per akhir Juni 2026. Posisi utang pemerintah ini setara 41,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan, pemerintah ingin memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menggunakan pendapatannya untuk konsumsi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai isu pemungutan pajak bagi pemilik rumah kontrakan.