Kumpulan Berita
Legalitas, pemanfaatan platform digital, hingga akses permodalan menjadi kebutuhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan tertata. DPW Partai Perindo Jawa Barat mendorong kebutuhan tersebut dijangkau melalui pembinaan UMKM yang berkelanjutan, termasuk pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal.
Partai Perindo akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2026 di Jakarta pada 27??"30 Juli 2026. Kegiatan ini akan diikuti 380 anggota DPRD Partai Perindo dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas anggota legislatif sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.
Dominasi generasi produktif dalam daftar pemilih nasional menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Pembaruan data pemilih dinilai perlu diikuti penguatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, agar partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas.
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila belum mampu diolah menjadi produk bernilai tambah. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelaku usaha lokal dinilai menjadi kunci agar manfaat ekonomi daerah benar-benar dirasakan masyarakat.
Penguatan kualitas kader menjadi salah satu faktor penting dalam membangun partai politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Partai Perindo Sergai hari ini menggelar pendidikan politik dengan mengumpulkan puluhan kader sebagai fondasi untuk mencetak kader muda yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, dan siap mengabdi.
Pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah kepulauan akibat keterbatasan fasilitas dan jauhnya akses pelayanan medis. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong di Kabupaten Kepulauan Taliabu, Maluku Utara, dinilai menjadi langkah strategis untuk mempersempit kesenjangan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut dia, kekuatan suara tersebut menjadi modal sekaligus strategi GKSR dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah dan DPR.