Partai Perindo

Bagi banyak masyarakat Bali, Jro Bima bukan sosok yang asing. Selama bertahun-tahun, ia dikenal aktif mendampingi warga yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sengketa lahan hingga isu-isu sosial kemasyarakatan.

Konsolidasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan, agar mesin partai mampu bekerja lebih efektif dan terarah.

Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok mendorong Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Tugu Ex-MTQ Kendari, Selasa, 30 Juni 2026 mendatang. Berbagai bahan pokok akan dijual di bawah harga pasaran untuk membantu meringankan beban warga.

Keterampilan tata rias kini tak lagi sekadar soal penampilan. Bagi banyak perempuan, kemampuan merias wajah bisa menjadi jalan untuk membuka peluang usaha dan menambah penghasilan. Tak heran, 150 perempuan dari berbagai wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) antusias mengikuti kelas tata rias gratis yang digelar DPW Kartini Perindo Sultra.

Di tengah laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Jakarta masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan ruang hidup dan partisipasi warga dalam pembangunan kota. Menjelang usia ke-500 tahun, isu tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik Politik Warung Kopi: 499 Tahun Jakarta dan Pandangan Partai Perindo yang digelar DPW Partai Perindo DKI Jakarta di Mampang Prapatan, Selasa (23/6/2026).

Keterhubungan masyarakat di wilayah pegunungan dengan proses pembangunan daerah masih menjadi tantangan yang membutuhkan penguatan komunikasi hingga tingkat akar rumput. Menjawab kebutuhan tersebut, Wakil Bupati Yalimo Yan Kiraklak resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Yalimo.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau ke-44 yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada 2026 dinilai tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai kabupaten dan kota di Riau diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan.

Perluasan threshold ke tingkat daerah dinilai bisa mengurangi keterwakilan suara masyarakat dalam lembaga legislatif..