Partai Perindo

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap itu disampaikan dalam konferensi pers GKSR di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/2026). GKSR meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.

Menurut dia, implementasi perlindungan anak membutuhkan dukungan lintas sektor agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan anak dan keluarga di lingkungan masyarakat.

Di tengah terbatasnya ruang pengembangan anak muda di daerah, lapangan olahraga di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, mulai memainkan peran lebih besar dari sekadar arena pertandingan.

Partai Perindo memperkuat pendekatan politik berbasis santri melalui pelantikan Ketua dan Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur, Minggu 17 Mei 2026. Ahmad Zazuli atau Cak Jaz resmi dilantik sebagai Ketua DPW dalam agenda yang dihadiri tokoh agama nasional dan pimpinan partai.

Dalam sistem pemilu Indonesia, tingginya parliamentary threshold dinilai dapat memperbesar disproporsionalitas representasi politik.

Normans menilai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan bencana harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pejabat publik.

Polemik yang muncul akibat pernyataan Amien Rais terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat tanggapan dari Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Partai Perindo, Amos Simanjuntak. Ia menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan etika komunikasi politik yang sehat.

Tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja sektor informal masih menjadi tantangan di berbagai daerah, terutama bagi kelompok yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian tanpa kepastian.