PBB.

Prabowo menilai penguatan sistem multilateral perlu dilakukan untuk mendukung kebutuhan serta kepentingan seluruh negara, baik negara besar maupun kecil, kuat maupun lemah.

Proses penyelesaian permohonan paling lama tiga bulan sejak pengajuan, dengan waktu penanganan bergantung pada proses verifikasi

Indonesia menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat upaya pencegahan konflik serta menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam menjaga perdamaian. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dalam Open Debate DK PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB, New York.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat

Meski dinilai kekerasan berat berdampak serius, Komnas Perempuan menyebut kasus ini belum dapat dikategorikan penyiksaan standar PBB.

Insentif berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang menyampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menghadiri Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan ini. Agenda tersebut akan dipimpin Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selaku Presiden Dewan Keamanan PBB.

Pengembangan kanal pembayaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi serta keterbatasan waktu dalam mengurus administrasi.