PBB

Indonesia menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat upaya pencegahan konflik serta menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam menjaga perdamaian. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dalam Open Debate DK PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB, New York.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB berikutnya akan dipilih tahun ini untuk menggantikan António Guterres dari Portugal yang akan pensiun pada akhir Desember.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat

Insentif berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB yang lebih representatif, transparan, dan mampu mewakili negara-negara berkembang.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang menyampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menghadiri Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan ini. Agenda tersebut akan dipimpin Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selaku Presiden Dewan Keamanan PBB.

Wajib pajak di Jakarta dapat memanfaatkan skema pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 melalui mekanisme otomatis maupun pengajuan permohonan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, Praka Rico Pramudia. Ia meninggal dunia akibat luka yang diderita setelah insiden serangan di Lebanon selatan pada akhir Maret 2026. Guterres juga mendesak Israel untuk menghentikan serangan.