PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memperkuat diplomasi pendidikan Indonesia kepada dunia. Salah satunya melalui Program Beasiswa Peradaban.

Salah satu usulan disepakati 15 pimpinan tertinggi PCNU se-Lampung itu, terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, mengajak para ulama, kiai, akademisi, dan kalangan pesantren untuk menghidupkan kembali tradisi menulis kitab sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesinambungan ilmu dan membangun peradaban Islam. Hal itu ia tekankan menjelang Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus 2026.

Dengan luasan lahan yang sama, peningkatan tersebut mencapai sekitar 106,8 persen. Artinya, hasil panen meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan musim sebelumnya.

Mereka juga meminta agar pelaksanaan muktamar ke-35 NU segera ditetapkan. Karena kepanitiaan muktamar telah ditetapkan 8 Mei 2026.

Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LESBUMI PBNU) menolak rancangan aturan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Mereka menolak adanya pembatasan kandungan nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok, serta pelarangan bahan tambahan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mendorong ekosistem inovasi digital di kalangan santri dan kader Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, tantangan tersebut tidak hanya terkait kasus-kasus kekerasan yang muncul ke publik, tetapi juga perubahan lingkungan sosial dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat.