PDIP

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan PPN 12% padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ia menekankan bahwa seluruh Fraksi DPR RI telah sepakat mengesahkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar hukum kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut.

Riza kembali mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP di DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit turut membalas sindiran yang dilakukan Partai Gerindra soal Kenaikan PPN 12 persen.

Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus turut membalas pernyataan Joko Widodo (Jokowi) usai dipecat sebagai kader partai.

PDIP siap melawan segala bentuk upaya yang dianggap mengganggu stabilitas internal partai.

PDI Perjuangan mencium adanya upaya-upaya dari pihak luar yang coba menganggu internal partai jelang pelaksanaan Kongres pada 2025 mendatang.