PDIP.

Menurutnya, pemeriksaan mantan penyidik itu guna mendalami dugaan perintangan yang dilakukan Hasto.

Menurut Hasto, PDIP ikut andil dalam memutuskan seluruh kebijakan dari rezim Prabowo-Gibran. Hal itu dilandasi dari perwakilan legislator partai banteng di parlemen.

Dirinya menjelaskan perkara Hasto teregister dalam nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt Sel. Adapun duduk sebagai hakim dalam sidang praperadilan itu yakni Djuyamto.

Hal ini dikatakan terkait dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal hubungannya dengan Prabowo.

Hasto memastikan, dirinya sudah mempelajari apa saja yang menjadi kewajibannya. Begitupun, apa saja hak yang didapatkannya.

Lebih lanjut dia mengatakan, lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani angkat bicara terkait isu pergantian kursi Ketua Umum dan Sekjen partainya.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.