Kumpulan Berita

PDIP


Nasional
Rabu 12 Februari 2025 14:49 WIB

Doa Megawati saat Umroh Bersama Keluarga

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjalani ibadah umroh bersama keluarganya di Makkah, Arab Saudi.

Nasional
Rabu 12 Februari 2025 13:58 WIB

Nasib Penetapan Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditentukan Besok

Tim pengacara Hasto selaku pihak Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya ke hakim.

Megapolitan
Rabu 12 Februari 2025 12:53 WIB

PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Nasional
Senin 10 Februari 2025 12:42 WIB

Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK Serahkan 153 Bukti

Ada sebanyak 153 bukti dokumen yang diserahkan ke hakim praperadilan berisi surat-surat saat proses penyelidikan hingga penyidikan.

Nasional
Minggu 09 Februari 2025 08:39 WIB

Dasco Sebut Ada Menteri Tak Seirama dengan Prabowo, PDIP Beri Pernyataan Mengejutkan

Presiden punya hak prerogatif untuk melakukan kocok ulang kabinet.

Nasional
Sabtu 08 Februari 2025 06:33 WIB

Prediksi PDIP soal Perombakan Kabinet: Prabowo Akan Reshuffle Menteri 3 Bulan Lagi

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memperkirakan reshuffle menteri atau perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan lagi.

Nasional
Jum'at 07 Februari 2025 10:03 WIB
Nasional
Kamis 06 Februari 2025 18:07 WIB

Terungkap! Pimpinan KPK 2019-2024 Tak Setuju Hasto Jadi Tersangka, Bahkan Sampai Copot Penyidik

Tim Biro Hukum KPK menyebutkan, sejatinya pimpinan KPK periode 2019-2024 sempat tak menyetui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku.

Nasional
Rabu 05 Februari 2025 12:29 WIB

Bacakan Permohonan Praperadilan, Kubu Hasto Kristiyanto Bawa-Bawa Uskup Agung dan Jokowi

Tim pengacara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membacakan permohonan praperadilannya di persidangan sah tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK