Pemda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti temuan terkait besarnya dana milik pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. Ia menilai hal itu menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik.

Mekanisme pengumpulan data yang digunakan bank sentral, yang menjamin data tersebut bersifat agregat dan terverifikasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kepada seluruh Kepala daerah tentang pentingnya menjaga tren inflasi di daerah agar tetap terkendali. Dia menyinggung, jika inflasi ini juga bisa mendongkrak keterpilihan kepala daerah dalam pemilihan umum (Pemilu).

OJK mewajibkan Pemda yang menerbitkan Obligasi dan Sukuk Daerah untuk melaporkan penggunaan dana setiap 6 bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan prospektus penerbitan sesuai POJK 10/2024.

Pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) menuntut Pemda kreatif mencari pembiayaan mandiri. Creative financing, optimalisasi aset, dan kapasitas teknis ASN jadi kunci. Jakarta inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah.

Mendagri tekankan kolaborasi pusat-daerah, belajar dari sukses COVID-19, untuk atasi TBC (peringkat 2 dunia) & sukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Prioritaskan, bentuk tim khusus, evaluasi rutin, dan pengawasan ketat.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya sekadar waspada, tapi harus siaga dalam merespons cuaca ekstrem yang masih akan terjadi beberapa waktu ke depan.