Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera merealisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kementerian Keuangan memberikan catatan mengenai pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Harusnya Pemda dengan kewenangannya, juga aparat keamanan untuk melarang bapaslon mengumpulkan massa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak delapan daerah telah mengusulkan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN)

PUPR mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan strategi pembangunan perumahan yang tepat untuk masyarakat.

Sistem keuangan negara diminta untuk ditinjau ulang.

pemerintah daerah (pemda) yang belum mengantipasi virus corona atau covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bakal ditegur.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah daerah mulai kebingungan dalam menghadapi pandemi virus corona.