Pemda

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Menurutnya, masih terdapat anggaran yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diminta menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan yang telah disepakati pemerintah bersama DPR.

Digitalisasi perlu dikembangkan menjadi ekosistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah telah memiliki angka terkait besaran anggaran DBH yang akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Skema participating interest (PI) 10 persen sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih disalahartikan.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikritik terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Purbaya enggan disalahkan dan justru mendesak pemerintah daerah segera membenahi cara belanja serta penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

Pemerintah pusat menyiapkan 'bonus' berupa insentif fiskal sekitar Rp786 miliar untuk diberikan kepada pemerintah daerah.