Pemda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikritik terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Purbaya enggan disalahkan dan justru mendesak pemerintah daerah segera membenahi cara belanja serta penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

Pemerintah pusat menyiapkan 'bonus' berupa insentif fiskal sekitar Rp786 miliar untuk diberikan kepada pemerintah daerah.

Revisi ini merupakan usul inisiatif DPR RI dan bertujuan menyelaraskan UU Pemda dengan sejumlah regulasi lain.

Kementerian Keuangan mencatat tingginya dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank. Hingga 30 September 2025, total dana Pemda yang belum dibelanjakan mencapai Rp244 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada data resmi terkait pengelolaan dana daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Regulasi ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD guna mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti temuan terkait besarnya dana milik pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. Ia menilai hal itu menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik.