Pemilu

Dede menyoroti jutaan suara yang hangus karena aturan PT 4 persen pada Pemilu 2024.

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Komisi II DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Panja tersebut nantinya bertugas menyusun naskah akademik sekaligus draf RUU Pemilu.

Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraeni, menyoroti wacana yang mengharuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diusung oleh sedikitnya tiga partai politik parlemen. Menurutnya, gagasan tersebut menjadi peringatan serius terhadap konstitusionalitas Pemilu 2029.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku empat kali tidak memperoleh mandat dalam pemilihan presiden (Pilpres), namun tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih.

Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang kerap membuat kegaduhan usai pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, kegaduhan yang terus berulang setiap selesai pemilu tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

Langkah hukum ini diambil untuk mengakhiri status Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini dianggap sebagai lex imperfecta.