Kumpulan Berita
pemilu.
Ketua K3 MPR Sebut Masa Jabatan DPRD Tak Bisa Diperpanjang Demi Putusan MK
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari menegaskan, masa jabatan DPRD tak bisa diperpanjang demi menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.
Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
DPR Akan Cermati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Lihat Efeknya ke UU dan Parpol
Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pihaknya belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
KPU Apresiasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Dengan putusan itu, ia berharap akan mengurangi beban kerja penyelenggara akibat pemilu serentak.
Perindo Apresiasi Putusan MK Terkait Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah: Peluang Partisipasi Anak Muda Menguat
Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024.
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.
Partai Perindo Jabar Panaskan Mesin Politik, Konsolidasi Lebih Awal Hadapi Pemilu 2029
DPW Partai Perindo Jabar memanaskan mesin politik untuk mengonsolidasi kekuatan dalam menghadapi Pemilu 2029
Sembilan Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang, Wamendagri: Jangan Sampai Ada Pengulangan PSU
Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca pelaksanaan PSU ini, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.