Kumpulan Berita

pemilu.


Nasional
29 June 2025

Soal Putusan MK, Pakar Hukum: Perkenalkan Pola Pemilu Bertahap

Putusan MK memperkenalkan pola pemilu bertahap, di mana pemilihan legislatif dilaksanakan setelah pelantikan Presiden. Ini bertentangan dengan frasa dilaksanakan setiap lima tahun dan untuk memilih secara bersamaan

Nasional
28 June 2025

KPU Apresiasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Dengan putusan itu, ia berharap akan mengurangi beban kerja penyelenggara akibat pemilu serentak.

News
27 June 2025

Perindo Apresiasi Putusan MK Terkait Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah: Peluang Partisipasi Anak Muda Menguat

Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024.

Nasional
26 June 2025

Kemendagri Dalami Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah mulai tahun 2029.

Jabar
19 April 2025

Partai Perindo Jabar Panaskan Mesin Politik, Konsolidasi Lebih Awal Hadapi Pemilu 2029

DPW Partai Perindo Jabar memanaskan mesin politik untuk mengonsolidasi kekuatan dalam menghadapi Pemilu 2029

Nasional
12 April 2025

Sembilan Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang, Wamendagri: Jangan Sampai Ada Pengulangan PSU

Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca pelaksanaan PSU ini, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.

Nasional
19 March 2025

Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong keterwakilan perempuan dalam UU tentang kepemiluan, diperkuat.

Nasional
17 March 2025

Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH, meminta jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan di daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting sebab penguatan pengawasan berkaitan dengan hak rakyat yang harus dijaga.