Kumpulan Berita
Cak Imin mengungkapkan pemerintah akan menyempurnakan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih efisien dan efektif. Tentunya melibatkan Himpunan Bank Negara atau Himbara dan PT Pos Indonesia.
Prabowo menerbitkan Inpres DTSEN. Melalui Inpres ini, maka penyaluran bantuan sosial (bansos) diharapkan jadi tepat sasaran.
Pencairan bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tiba-tiba dihentikan menjelang Pilkada Serentak yang akan digelar di berbagai daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,3 triliun hingga 31 Maret 2024.
Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) 10 kilogram (Kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Forum Ekonom Indonesia (FEI) memberikan memberikan saran terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kini mudah dipolitisasi.
Ganjar Sebut Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
PT Pos Indonesia menyalurkan bansos sembako, yang sebelumnya berlabel Bantuan Pangan non tunai (BPNT), dan PKH dari Kementerian Sosial.