Kumpulan Berita

PHK


Hot Issue
9 May 2026

Tak Ada PHK Massal PPPK, Heboh Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen

Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) imbas aturan pembatasan belanja pegawai .

Hot Issue
8 May 2026

Siapa Pemilik PT Krakatau Osaka Steel yang Tutup hingga PHK Ratusan Karyawan? Ini Profilnya 

Siapa pemilik PT Krakatau Osaka Steel yang tutup hingga PHK ratusan karyawan? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti PHK masal yang dilakukan PT Krakatau Osaka Steel (KOS). Data yang diterima PHK massal mendekati 200 orang imbas tutupnya Krakatau Osaka Steel.

Hot Issue
8 May 2026

PPPK Bisa Tenang, Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal

Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hot Issue
7 May 2026

Ancaman PHK, Buruh Tembakau Soroti Dampak Usulan Batas Nikotin dan Tar 

FSP RTMM SPSI Jawa Timur menyatakan kekhawatiran terhadap rencana kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28.

Hot Issue
7 May 2026

10 Perusahaan Tekstil, Garmen hingga Elektronik RI Terancam Tutup, PHK Massal di Depan Mata

Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berdampak bagi penutupan perusahaan di bidang tekstil, garmen, plastik, hingga elektronik di Indonesia.

Hot Issue
7 May 2026

Krakatau Osaka Steel Tutup dan PHK Massal, Bos Buruh Singgung Proyek IKN hingga Baja China

Presiden KSPI Said Iqbal menyoroti PHK masal yang dilakukan PT Krakatau Osaka Steel (KOS). PHK massal mendekati 200 orang.

Hot Issue
1 May 2026

May Day 2026, Buruh Soroti Maraknya Rokok Ilegal dan Ancaman PHK Massal

Penurunan produksi, pengurangan jam kerja, serta maraknya peredaran rokok ilegal dinilai memperberat tekanan terhadap buruh

Hot Issue
27 April 2026

Izin Dicabut, Toba Pulp Lestari PHK Massal Karyawan

Emiten produsen pulp, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara massal.