Kumpulan Berita

Pilkada


Megapolitan
12 January 2025

Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik

Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung berjanji akan keliling lokasi blusukan belanja masalah saat kampanye hingga membenahi sejumlah masalah seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), persoalan Kampung Bayam, dan lainnya.

Nasional
10 January 2025

Yusril Ungkap Alasan Pemerintah Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK Didahulukan

Pemerintah berharap kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa dapat dilantik terlebih dahulu kecuali yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Megapolitan
9 January 2025

Breaking News! KPUD Jakarta Resmi Tetapkan Pramono-Rano Jadi Cagub dan Cawagub Jakarta Terpilih

Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, Pramono-Rano telah memperoleh suara sah lebih dari 50 persen dalam jumlah suara sah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih. Lantas, para komisioner menandatangani berita acara penetapan tersebut.

Nasional
9 January 2025

Hasil Pilkada di 21 Provinsi Tidak Digugat ke MK, Pemenangnya Bakal Ditetapkan KPU Hari Ini

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa hasil pilkada di 21 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
9 January 2025

Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa di MK Dapat Ditetapkan Hari Ini

KPU pun mengungkapkan MK telah merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Megapolitan
7 January 2025

KPU Jakarta Antar Undangan Penetapan Pilkada 2024 ke Bang Doel

Adapun kedatangannya dengan para komisioner KPU DKI Jakarta untuk mengantarkan undangan penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024.

Nasional
31 December 2024

Ketua Bawaslu RI Apresiasi Polri Terkait Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024

Ketua Bawaslu RI mengatakan skema Pilkada 2024 berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

Nasional
29 December 2024

UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Biaya Pemilihan Kepala Daerah Dibebankan ke APBN

Seorang mahasiswa bernama Binti Lailatul Masruroh mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016