Kumpulan Berita
Pilkada.
MK Diminta Serius Tangani Perselisihan Pilkada Deiyai
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk serius menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
Percepat Penanganan PHPU Pilkada, MK: Putusan Dissmisal 4-5 Februari, Putusan Perkara Paling Lambat 24 Februari
Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024. Bahkan, putusan dismissal akan dilakukan pada 4 hingga 5 Februari 2025.
Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR Panggil Mendagri hingga KPU
Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan.
Wamendagri Bima Arya Sebut Retret Kepala Daerah Digelar Sepekan, Undang KPK Jadi Pemateri
Dalam kesempatan ini, Mantan Wali Kota Bogor itu menyebut bahwa KPK akan turut diundang untuk memberi pembekalan kepada Kepala Daerah. KPK akan memberikan materi khusunya terkait pemberantasan korupsi.
Mendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Tanggal 6 Februari di Istana Negara Jakarta, Bukan IKN
Ia menjelaskan, pelantikan itu digelar di Istana Negara lantaran status Ibu Kota Negara masih di Jakarta meskipun nomenklaturnya telah berubah. Dalam hal ini, belum adanya Keppres soal IKN.
Mendagri Bakal Upayakan Revisi Perpres Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa di Awal Februari
Permintaan dilayangkan setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati kepala daerah terpilih di wilayah tak ada sengketa PHPU di MK bisa dilantik serentak pada Kamis, 6 Februari 2025.
Survei LSI Denny JA: Wacana Pilkada Lewat DPRD Dapat Sentimen Negatif Publik
Dari hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA didapati wacana yang bertujuan untuk efisiensi biaya justru memunculkan sentimen yang sangat negatif.
Komisi II DPR Panggil Mendagri, KPU, Bawaslu hingga DKPP Tentukan Jadwal Pelantikan Kepada Derah
Ia menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan dua opsi pelantikan kepala daerah terpilih. Pertama, pelantikan kepala daerah secara serentak akan digelar setelah MK menangani sengketa Pilkada pada 12 Maret 2025.