Pilkada.

GKSR juga mengajukan beberapa usulan lain terkait RUU Pilkada, termasuk mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

Tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada dinilai menjadi persoalan serius bagi demokrasi di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan sejak tahap pencalonan, meski belum tentu kandidat bisa maju dalam kontestasi.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyoroti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masih diwarnai politik uang.

Dalam Prolegnas tahun ini, tidak masuk agenda pembahasan Undang-Undang Pilkada.

Lewat Rakernas I, PDIP memutuskan sikap pilkada harus digelar secara langsung atau dipilih rakyat.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut menyinggung soal sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, menegaskan partainya akan merespons berbagai isu strategis nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar bertepatan dengan HUT ke-53 partai.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, buka suara terkait ramainya pembahasan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.