Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa Pilkada Serentak 2020 ditunda karena pandemi Covid-19.

KPU Sukoharjo tetap akan membuka proses pendaftaran bakal calon independen tampil dalam Pilkada 2020 hingga batas akhir penutupan.

Perlu kesadaran etik dalam internal partai politik dalam menyikapi Peraturan mantan koruptor yang boleh ikut Pilkada

Ia menilai ada beberapa hal yang bisa mengurangi biaya, seperti atribut kampanye, iklan, saksi yang difasilitasi oleh KPU.

Ia pun masih mencontohkan proses Jokowi dari Pilkada Solo hingga terpilih menjadi presiden.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem Pilkada dievaluasi melalui riset.

Justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?