Kumpulan Berita

polri


Nasional
16 December 2025

Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota TNI-Polri yang terlibat atau melindungi kegiatan penyelundupan ilegal serta pelanggaran hukum lainnya.

Megapolitan
15 December 2025

Jelang Nataru, Polisi Antisipasi Kriminalitas dan Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

Polisi melakukan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Nasional
15 December 2025

Polri Siapkan Contraflow dan One Way saat Nataru

Polri menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas (lalin) saat berlangsungnya arus mudik serta balik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Diskresi yang disiapkan di antaranya contraflow dan one way.

Nasional
15 December 2025

Perpol 10/2025 Dinilai Sah Secara Konstitusi dan Tak Bertentangan Putusan MK

Aminullah menekankan, Mahkamah Konstitusi tidak pernah melarang pengaturan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi.

Nasional
15 December 2025

Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Nasional
15 December 2025

Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan situasi dan perkembangan terkini terkait penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Nasional
15 December 2025

Peraturan Polri 10/2025 Dinilai Tidak Bertentangan dengan Putusan MK

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Nasional
14 December 2025

Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK

Ia menjelaskan, putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir.