Polri

Komisi III DPR RI merekomendasikan agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri naik kelas menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas). Rekomendasi tersebut tertuang dalam kesimpulan raker bersama Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Kamis (27/11/2025).

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang kini semakin merata di seluruh Indonesia juga menandai lompatan besar dalam penegakan hukum.

Polri bakal mengubah prosedur penanganan aksi demonstrasi menjadi tahapan baru. Hal itu dilakukan dalam rangka penyempurnaan penanganan aksi dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan yang sesuai.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, dan Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat mengikuti langsung renungan nilai-nilai Ksatria Bhayangkara.

Komisi Percepatan Reformasi Polri didorong menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal Kepolisian yang independen.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho meminta seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia, untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menargetkan komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arah kebijakan reformasi Polri pada akhir Januari 2026.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi fenomena masyarakat yang belakangan disebut lebih memilih melapor, kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibanding kepada polisi saat membutuhkan bantuan cepat.