Kumpulan Berita
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam penanganan tindak pidana terorisme. Isu ini mencuat seiring beredarnya draf Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur peran TNI dalam penanggulangan terorisme.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikapnya menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Dia menilai bahwa meletakkan polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program ketahanan atau swasembada pangan.
Menurutnya, Polri tetap berada di bawah koordinasi Presiden agar tugas dan pekerjaannya tetap efektif dan efisien
Fraksi Golkar, PKS hingga PKB menegaskan dukungannya untuk Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal itu menolak munculnya wacana Korps Bhayangkara berada dalam suatu kementerian.
Fraksi PDIP di Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya terkait pemilihan Kapolri lewat parlemen. PDIP juga menolak wacana Polri berada di bawah suatu kementerian.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan ke depannya akan terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi layanan 110.