PPATK

Pemerintah diminta memperketat pengawasan dan menindak tegas jaringan perjudian di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, turut dibahas pengawasan terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

PPATK menargetkan transaksi judol tahun ini bisa berkurang hingga 50 persen.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengklaim Indonesia berhasil menekan transaksi judi online (judol) sepanjang 2025. Bahkan, capaian tersebut disebut sebagai sejarah baru dalam upaya pemberantasan judol di Tanah Air.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan sedang memverifikasi temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran dana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebesar Rp992 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran uang transaksi judi online (judol) sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan adanya transaksi keuangan mencurigakan di bidang sumber daya alam (SDA) di kawasan Sumatera.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengklaim pemerintah telah memblokir jutaan konten dan situs yang berkaitan dengan judi online (judol) dalam kurun waktu 20 Oktober hingga 2 November 2025.