Kumpulan Berita
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali terpecah usai Muktamar X di Ancol 2025.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara. Kementerian Hukum (Kemenkum) hanya berkewajiban memproses penetapan ketua partai politik terpilih.
Kader Senior PPP Habil Marati menyoroti pencalonan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum periode 2025-2030.
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan memberikan saran dan solusi atas konflik internal PPP yang saat ini memanas.
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja berakhir memunculkan dualisme kepemimpinan.
Dari kubu Agus Suparmanto, melalui Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar, menjelaskan kronologi yang terjadi.
Dalam insiden tersebut, tiga orang kader yang berasal dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan dan lemparan kursi.