PPP.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara. Kementerian Hukum (Kemenkum) hanya berkewajiban memproses penetapan ketua partai politik terpilih.

Supratman teken SK dengan ketua umum PPP periode 2025-2030, Muhamad Mardiono.

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan memberikan saran dan solusi atas konflik internal PPP yang saat ini memanas.

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja berakhir memunculkan dualisme kepemimpinan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut akan meneliti lebih lanjut dokumen keabsahan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Dalam insiden tersebut, tiga orang kader yang berasal dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan dan lemparan kursi.

Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi terkait polemik dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP).