Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memaparkan peta jalan (roadmap) untuk merombak sektor energi nasional demi mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kepala Negara menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah harga mati untuk menyelamatkan devisa negara yang selama ini terkuras.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk waspada, terhadap akal-akalan birokrat yang kerap memanfaatkan waktu lelah pejabat untuk meminta tanda tangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian di tengah pidatonya saat rapat paripurna di Gedung DPR. Prabowo sempat celingukan mencari kopi yang berada di podium tempatnya berbicara.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya merumuskan harga komoditas strategis Indonesia seperti kelapa sawit, nikel, emas hingga hasil tambang lainnya agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain.

Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa setiap malam ada puluhan ribu kapal bendera asing mengambil kekayaan Indonesia. Prabowo menegaskan, hal itu tidak boleh lagi terjadi dan akan ditindak secara hukum.