Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri untuk menertibkan para birokrat di bawahnya. Pengalaman puluhan tahun bekerja di pemerintahan membuat sejumlah oknum birokrat menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki banyak kekurangan. Bahkan, Prabowo mengungkapkan lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sudah ditutup karena tak memenuhi standar.

Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

KEM-PPKF dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memaparkan peta jalan (roadmap) untuk merombak sektor energi nasional demi mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kepala Negara menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah harga mati untuk menyelamatkan devisa negara yang selama ini terkuras.