Presidential Threshold

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2012??"2017, Hadar Nafis Gumay, menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold idealnya berada di angka 0 persen.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan jangan sampai penerapan PT membuat semakin banyak suara rakyat terbuang,

Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) menggelar Talk About Democracy dengan tajuk Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold (PT), pada Senin (20/1/2025). Kegiatan itu dihadiri puluhan peserta dari berbagai pegiat pemilu dan mahasiswa.

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sangat mengapresiasi putusan MK yang progressif ini.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah meyakini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, bisa memunculkan banyak kandidat

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pemilu. Putusan ini menghapus syarat partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Anwar Usman dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dua Hakim Konstitusi yang melayangkan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan yang menghapus ambang batas pencalonan presiden.

MK menegaskan kalau Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945.