Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Strategis sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2025 lalu.

Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Strategis guna memastikan program pemerintah tepat sasaran dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, soal data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk membahas laporan pendahuluan anggaran tahun depan serta mendesak perbaikan mendasar dalam operasional dan teknologi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meninjau langsung sistem pengawasan dan monitoring mereka. Sidak ini merupakan bagian dari upaya intensif Menkeu untuk membersihkan Bea Cukai dan meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran, terutama praktik under-invoicing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana tegas untuk menghentikan aktivitas impor pakaian bekas (balpres). Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal dan sekaligus melindungi industri tekstil serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya menghabiskan waktu luangnya dengan menonton bioskop bersama istri. Dia dan istrinya menonton film Pengin Hijrah di salah satu bioskop.

Purbaya meralat laporan awal yang menyebutkan ada 110.000 orang terhambat KPR karena tercatat memiliki kredit macet di SLIK OJK.