Kumpulan Berita

Purbaya Yudhi Sadewa.


Hot Issue
30 September 2025

Purbaya Alokasikan Rp479 Triliun untuk Subsidi Energi dan Kompensasi 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan Rp479 triliun untuk pembayaran subsidi energi dan kompensasi sepanjang tahun 2025. Jumlah ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun.

Hot Issue
30 September 2025

Bantah Ada Tunggakan Subsidi BUMN 2024, Purbaya Minta Data Segera Dibereskan

Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Komisi XI DPR RI, diwarnai perdebatan sengit mengenai realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, khususnya PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Hot Issue
30 September 2025

Purbaya Siap Buka-bukaan Subsidi BBM hingga Listrik di DPR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI.

Hot Issue
29 September 2025

Purbaya Usul ke Prabowo Tak Tambah Wamen Lagi Usai Anggito Jadi Ketua LPS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak perlu ada penambahan pejabat baru.

Sport Lain
28 September 2025

Menpora Erick Thohir Bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Bahas Anggaran SEA Games 2025?

Menpora Erick Thohir Bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Hot Issue
28 September 2025

Purbaya Larang Rokok Ilegal 1 Oktober 2025 hingga Diprotes Hotman Paris, Ini 4 Faktanya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal melarang rokok ilegal mulai 1 Oktober 2025.

Hot Issue
26 September 2025

Ditanya soal Fiscal Dominance, Ini Penjelasan Purbaya 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran pasar mengenai risiko fiscal dominance atau dominasi fiskal, yang merujuk pada kondisi di mana kebijakan moneter bank sentral didikte oleh kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Hot Issue
26 September 2025

Purbaya Pastikan Revisi UU Tak Akan Geser BUMN di Bawah Naungan Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan memindahkan sejumlah perusahaan di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).