Reformasi Polri.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait struktur organisasi di tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek.

Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn.) Ahmad Dofiri mengungkapkan jalur kuota khusus untuk menjadi personel polisi pada masa lalu digunakan untuk mengakomodasi calon dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta jalur prestasi.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memiliki semangat untuk menciptakan polisi sipil atau civilian police dalam menjalankan tugasnya di tengah kehidupan bermasyarakat.

Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan, aspek kultural kepolisian merupakan hal paling disoroti masyarakat.

Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, memastikan bahwa rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto telah menyerap aspirasi masyarakat.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak mengusulkan kepolisian berada di bawah kementerian. Rekomendasi tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menerima enam rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan setebal sekitar 3.000 halaman.

Presiden Prabowo Subianto diminta merevisi 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap). Rekomendasi itu disampaikan Komisi Reformasi Polri saat melaporkan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).