Reformasi Polri

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan pentingnya mewaspadai pihak-pihak yang disebutnya sebagai ?? penumpang gelap” dalam agenda reformasi Polri. Ia menilai ada oknum yang mengatasnamakan percepatan reformasi, tetapi memiliki kepentingan lain.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terkini proses Reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas. Langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat pleno, dan akan memberikan laporan ke Presiden Prabowo Subianto terkait kinerja tim selama lebih dari satu bulan sejak dibentuk.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Polri tetap berada di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menepis isu yang bergulir Korps Bhayangkara tak lagi berada di bawah Presiden.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Ia menilai pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara berasal dari perilaku para anggotanya, bukan dari kedudukan lembaga atau hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur organisasi.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri sudah menerjunkan tim evaluasi pasca terjadinya aksi unjuk rasa besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui banyak pejabat kepolisian di level wilayah belum menunjukkan kinerja optimal. Hal ini disampaikan Wakapolri saat menghadiri rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2035).