Reformasi Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan, bahwa Korps Bhayangkara bakal memutuskan nasib Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang jabatan di luar struktur pada pekan ini.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat pleno, dan akan memberikan laporan ke Presiden Prabowo Subianto terkait kinerja tim selama lebih dari satu bulan sejak dibentuk.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Polri tetap berada di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menepis isu yang bergulir Korps Bhayangkara tak lagi berada di bawah Presiden.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut ada sekitar 100 kelompok masyarakat yang bersurat ke Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memberikan masukan.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri sudah menerjunkan tim evaluasi pasca terjadinya aksi unjuk rasa besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui banyak pejabat kepolisian di level wilayah belum menunjukkan kinerja optimal. Hal ini disampaikan Wakapolri saat menghadiri rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2035).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan berencana membentuk panitia kerja (Panja) terkait reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11).