Revisi UU KPK

Tidak bisa karena ada gejolak kemudian diasumsikan sebagai kegentingan yang memaksa sehingga bisa terbitkan Perppu.

Penerbitan Perppu juga dianggapnya tak secara otomatis membatalkan UU KPK yang baru saja disahkan.

Selain itu kata dia, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Hasto mengatakan PDIP percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK.

Menurut Yandri, jika Presiden menerbitkan Perppu KPK, nanti akan dinilai DPR untuk diterima atau ditolak.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yakin Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan menerbitkan Perppu.