Revisi UU KPK

Desakan agar presiden menerbitkan Perppu KPK itu muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan oleh DPR.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan Perppu, meliputi negara dalam keadaan gentin atau terjadi kekosongan hukum.

Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi dinilai sudah memiliki pertimbangan tersendiri

Masinton Pasaribu menilai secara yuridis belum ada kegentingan yang mendesak bagi Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK

Partai Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu penangguhan atas berlakunya Undang-undang KPK.

Ade menerangkan, Undang-undang KPK bukanlah sesuatu yang tidak boleh direvisi.

Menurut Puan, pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Jokowi yang tengah mengkaji soal Perppu UU KPK ini.

Moeldoko menegaskan, Presiden Jokowi selalu berupaya mendengarkan masukan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan.