Revisi UU KPK

Jokowi mangatakan KPK memerlukan Dewan Pengawas untuk menyeimbangkan kinerja lembaga antirasuah.

Kalau kemarin Wadah Pegawai namanya, sekarang Wadah Politik.

Jokowi memberikan 4 catatan yang menurutnya tidak tepat, sehingga harus ditolak persetujuannya dalam revisi UU KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemerintah menyetujui adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

AJI mengecam upaya pelemahan KPK melalui revisi 21 pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang dilakukan DPR.

Revisi UU KPK dianggap memiliki tujuan memperbaiki landasan hukum lembaga antirasuah agar lebih baik.

Ahmad menuturkan, kritik harus dipandang dalam kerangka menyempurnakan kekurangan KPK.