Revisi UU KPK

Menurut Lili, SP3 berguna untuk menjawab kegelisahan orang-orang yang sudah lama berstatus sebagai tersangka mendapatkan hak-haknya.

Bamsoet menyebutkan kalau sampai saat ini surat presiden soal Revisi UU KPK belum terima. 

Jokowi juga tengah mempelajari setiap daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi UU KPK.

Masinton Pasaribu meminta agar Calon pimpinan (Capim) KPK selanjutnya berani mengubah fungsi Wadah Pegawai lembaga antirasuah.

Muhammad Fauzan menilai, pembentukan dewan pengawas atau dewan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan. 

Pukat UGM menilai Revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan menyurati Presiden Jokowi dan Ketua DPR Bambang Soesatyo menolak Revisi UU KPK.

Revisi UU KPK, menurut Ahmad, sangat dibutuhkan agar KPK punya sistem yang mengawasi serta dapat memperkuat keberadaan lembaga itu sendiri.