rumah.

Pembangunan ini mencakup 324 hunian yang diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya sudah terdata oleh pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng BUMN untuk membangun sebanyak 800 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel di Jakarta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa persoalan backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN.

Target pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk menutup backlog perumahan.

Maruarar Sirait (Ara) memaparkan potensi efek domino (multiplier effect) yang luas dari program gentengisasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai. Sebanyak 52 rumah di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat jadi percontohan program gentengisasi.