RUU KUHAP

Revisi terhadap KUHAP dan KUHP perlu dilakukan secara selaras agar keduanya saling mendukung, terutama terkait dominus litis.

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, setuju pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk menangani perkara pidana secara langsung.

Sebagai pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir melaporkan kepada seluruh anggota dewan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR RI.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu aspek penting terkait dengan reformasi hukum pidana di Indonesia

Dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menuai sorotan lantaran dianggap bisa mengancam kewenangan jaksa dan polisi.