RUU KUHAP.

Asas dominus litis dalam hukum pidana menyatakan bahwa kejaksaan memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan diteruskan ke pengadilan atau tidak.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu aspek penting terkait dengan reformasi hukum pidana di Indonesia