Ruu Kuhp

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana harus bisa selesai disahkan menjadi undang-undang sebelum 2025 berakhir.

Penambahan kewenangan polisi dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) patut dipertanyakan.

Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh

Prinsip ini kata dia, bertujuan menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan keadilan.

Prawitra Thalib menyarankan wewenang penyidikan harus dipertegas berada di kepolisian.