Kumpulan Berita
RUU KUHP
RUU Penyesuaian Pidana Harus Selesai Akhir Tahun Agar KUHP Baru Bisa Dilaksanakan
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana harus bisa selesai disahkan menjadi undang-undang sebelum 2025 berakhir.
Pakar Sebut Revisi UU Polri Harus Demi Kepentingan Masyarakat
Penambahan kewenangan polisi dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) patut dipertanyakan.
Akademisi Sebut Penguatan Dominus Litis dalam Revisi KUHAP Tingkatkan Efektivitas Gakkum
Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh
Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Indonesia
Prinsip ini kata dia, bertujuan menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan keadilan.
Soal RUU KUHAP, Penyidikan di Tangan Polri Dinilai Ciptakan Penegakan Hukum Lebih Terarah
Prawitra Thalib menyarankan wewenang penyidikan harus dipertegas berada di kepolisian.
DPR Sahkan UU KUHP, Menkumham: Momen Bersejarah untuk Hukum Pidana di Indonesia
Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI pada Selasa (6/12/2022).
Jelang Pengesahan RKUHP, Komnas HAM Berikan 3 Catatan Penting ke Pemerintah
Komnas HAM mendesak agar Pemerintah dan DPR menghapuskan beberapa point penting dalam RKUHP.
Draft RKUHP: Pelanggaran HAM Berat Berubah dari Pidana Khusus Jadi Umum
Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) terbaru mengatur tentang tindak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didalamnya.