Selama ini pers memberitakan seusai dengan fakta yang ada.

"Kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak, kita tidak tahu,"

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyarankan agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibatalkan.

Selama ini, kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.